Fokus

Thomas Lebong: Pemerintah Daerah Jadi Faktor Penghambat Investasi di Indonesia

Jum’at, 05 Januari 2018 – 20.10 Wib,

SALAFYNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengungkapkan, mental birokrat yang buruk menjadi faktor penyebab terhambatnya laju investasi di Indonesia.

“Memang harus ada perubahan mental dan mindset dari mental dan mindset penguasa ke mental dan mindset pelayan. Inilah masalah birokrasi kita,” ujar Thomas usai rapat terbatas membahas soal peningkatan investasi dan perdagangan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Baca: Denny Siregar: Jokowi-Jonan ‘Tendang’ Asing dari Blok Mahakam

Maka tak heran seperti yang dikatakan Presiden Jokowi bahwa ibarat orang, Indonesia sebenarnya tidak mengalami sakit.

Kolesterol dalam tingkat aman, tidak punya masalah jantung, paru-paru baik dan tidak mengidap darah tinggi. Namun, Indonesia tidak bisa berlari kencang.

Artinya, berbagai macam indikator ekonomi menunjukkan Indonesia merupakan negara yang laik investasi. Namun, laju investasi masih jauh dari yang diharapkan.

Thomas melanjutkan, bahkan dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Jokowi mengistilahkan para birokrat bermental buruk penghambat investasi ini memiliki sifat feodal.

“Tadi Presiden memakai istilah feodal. Orang duduk dengan gagah dan megah menganggap kita ini penting, menunggu investor, seakan mereka yang butuh kita padahal kita yang butuh mereka. Ini yang harus diubah dari penguasa ke pelayan,” papar Thomas.

Baca: Putra Amien Rais Serang Jokowi dengan Isu Rasis, Ini Jawaban Pedas Iyyas Subiakto

Ketika ditanya soal institusi mana yang menjadi penghambat laju investasi, Thomas menyebutkan, pemerintah daerah.

“Memang kalau dilihat data di BKPM, seringkali perizinan itu berkepanjangan di daerah, di Pemda. Nah ini salah satu tantangan yang kita harapkan bisa diselesaikan dengan adanya paket kebijakan ekonomi,” ujar Thomas.

Selain itu, Thomas juga berharap pada dibentuknya Single Submission yang rampung Maret 2018 mendatang.

Single Submission itu adalah sistem perizinan berusaha terintegerasi. Melalui sistem itu, diharapkan perizinan investasi akan semakin mudah dan cepat.

Diberitakan, Presiden Jokowi terus berupaya meningkatkan sektor perekonomian Indonesia. Tapi, ia mengaku heran mengapa perekonomian Indonesia tak dapat meningkat secara cepat.

Baca: Inilah Jejak Kebudayaan ‘Jokowi’ Si Tukang Kayu Pimpin Indonesia

Padahal, sejumlah indikator menunjukkan perbaikan yang signifikan.

“Kalau diibaratkan orang, kita ini baik semuanya. Kolesterol baik, jantung baik, paru-paru baik, darah tinggi enggak ada. Tapi kok enggak bisa berlari cepat?” ujar Jokowi, saat berpidato pada rapat terbatas membahas peningkatan investasi dan perdagangan di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat.

“Ini problemnya harus dicari. Enggak perlu obat, tapi problemnya harus segera dicari sebelah mana,” lanjut dia.

Jokowi mencontohkan, Bank Dunia menempatkan Indonesia pada peringkat 72 dalam hal “ease of doing business”. Tahun 2014, Indonesia diketahui berada di peringkat 120.

Sejumlah lembaga pemeringkat internasional juga menempatkan Indonesia sebagai negara layak investasi.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), lanjut Jokowi, juga menunjukkan berada pada level yang baik. Tercatat, saat penutupan perdagangan 2017, IHSG berada pada level 6.355,65.

“Itu semuanya loncatan yang sangat besar sekali. Kita jangan sampai kehilangan momentum,” ujar Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi akan fokus dan konsentrasi ke peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri (ekspor).

Baik di bidang industri, ESDM, kesehatan, pendidikan, industri pertahanan, pertanian dan kelautan perikanan.

“Semuanya harus satu garis, satu arah sehingga problem-problem yang dihadapi di lapangan bisa kita tangani dengan baik,” ujar Jokowi. (SFA)

Sumber: Kompas

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
%d bloggers like this: