Headline News

Saksi Akui Beri Fee Rp 9,2 Milyar untuk DPR & Kemenag Terkait Proyek Alquran

Kamis, 03 Agustus 2017 – 18.43 Wib,

SALAFYNEWS.COM, JAKARTA – Direktur PT Sinergi Pustaka Indonesia Abdul Kadir Alaydrus mencairkan uang hingga Rp9 miliar untuk jatah anggota DPR dan pejabat Kementerian Agama. Uang diberikan agar dewan memuluskan pengadaan Alquran tahun 2011-2012. Hal itu diungkap langsung oleh Abdul Kadir saat bersaksi untuk tersangka Fahd El Fouz di Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Total seharusnya Rp 10 miliar lebih. Tapi kami hanya bisa menyerahkan Rp 9,2 miliar plus sertifikat tanah,” ujar Abdul Kadir kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Baca: Putra A Rafiq Sebut Semua Anggota DPR Komisi VIII Terlibat Korupsi Alquran)

Fahd didakwa menerima suap setelah menjadikan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia sebagai pemenang dalam pekerjaan pengadaan kitab suci Al Quran tahun 2011. Selain itu, memenangkan PT Sinergi Pustaka Indonesia sebagai pemenang dalam pekerjaan pengadaan Al Quran tahun 2012.

Kepada jaksa KPK, Abdul Kadir mengatakan bahwa sejak pertemuan pada Juli 2011, dia telah diberitahu bahwa proyek-proyek tersebut merupakan proyek milik Fahd.

Untuk dapat dimenangkan sebagai pelaksana pekerjaan, Abdul Kadir harus bersedia mengikuti sejumlah aturan yang ditetapkan. Salah satunya, bersedia memberikan fee sebesar 15 persen untuk tiap proyek yang dikerjakan. Selain pengadaan Al Quran, Fahd juga didakwa melakukan korupsi pada pengadaan laboratorium komputer untuk MTS. (Baca: Ketika Kader PKS Gunakan Juz (Qur’an) dan Liqo Menjadi Kode Korupsi)

Ketua Umum Gerakan Muda Musyawarah Kekeluargaan dan Gotong Royong (Gema MKGR) ini juga disebut kembali mengatur agar PT Batu Karya Mas menjadi pelaksana proyek laboratorium senilai Rp31,2 miliar. Dia mendapat jatah 3,25%.

Fahd juga didakwa ikut memengaruhi agar PT Sinergi Pustaka jadi pelaksana pengadaan Alquran tahun 2012. Dia mendapat fee 3,25% dari proyek bernilai Rp50 miliar. (Baca: KPK Jebloskan Wakil Ketua Komisi V DPR Kader PKS ke Tahanan)

Fahd didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (SFA)

Sumber: Berbagai Sumber

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
%d bloggers like this: