Nasional

Rizal Iqbal: Menanti Gebukan Maut Jokowi

Gebukan Maut Jokowi

JAKARTA – Sudah hampir setahun Pemerintah menerbitkan Perppu No. 2/2017 tentang ormas dan sudah diundangkan oleh DPR. Tahun ini, DPR pun sudah mensahkan revisi UU Anti Terorisme No. 15/2003. Pertanyaan yang timbul, apakah UU Terorisme yang baru sama nasibnya seperti Perppu No.2/2017.?

Baca: Rizal Iqbal: Jokowi Presiden Pro Rakyat

Galak diatas kertas namun tidak berdaya ketika sekelompok orang yang masih berambisi merubah ideologi negara masih bebas melakukan kegiatannya dengan berlindung dibalik dakwah agama.

Perppu Ormas No. 2/2017 akan mandul jika tidak diikuti tindakkan tegas aparat untuk melaksanakan Perppu tersebut. Meski hampir setahun Perppu tersebut lahir bahkan sudah menjadi UU, tapi kegiatan dan pemikiran ideologi selain Pancasila masih bisa ditemui secara bebas dan terang2an.

Seharusnya Pemerintah bisa mencontoh rezim orde baru ketika terbitnya Tap MPRS No.25/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan menyebarkan atau mengembangkan paham ajaran komunisme/marxisme-leninisme, rezim orba bergerak cepat agar ideologi dan kelompok ini bisa hilang gaungnya.

Meski sebuah ideologi sangat sulit dihilangkan tapi Orba sangat sukses meredam PKI beserta organisasi-organisasi underbownya. Dengan melarang, menangkapi dan menindak seluruh organisasi maupun individunya, gerakan kelompok yang mengusung ideologi komunis mampu terjerambab tidak bangkit lagi.

Baca: Muhammad Zazuli: Para Pengkhianat Negeri

Begitu juga benih-benih radikal yang pernah muncul di era orde baru, rezim saat itu tidak kenal kompromi, apapun pemikiran ideologi selain Pancasila akan ditindak tegas. Yang disesalkan mungkin penindakan kelewat batas yang dilakukan.

Gerakan Warsidi misalnya, kelompok ini ingin melaksanakan syariah Islam di daerah Talangsari Lampung namun rezim orba langsung bertindak dengan membubarkan kelompok ini hingga terjadilah tragedi Talangsari Lampung 1989 dimana anak-anak dan wanita ikut menjadi korban.

Terlepas dari korban yang timbul, itu membuktikan bahwa rezim orba sangat tegas terhadap kelompok yang ingin menggunakan ideologi lain di negeri ini.

Baca: Denny Siregar: Orba & Kelompok Radikal Kompak Serang Jokowi dengan Isu China Vs Pribumi

Ada keterkaitan antara Perppu No. 2/2017 dengan revisi UU Terorisme No.15/2003. Keterkaitan untuk meredam kelompok yang ingin merubah ideologi negara dan tindakkan pemaksaan melalui teror untuk memunculkan ideologi lain selain Pancasila. Lahirnya pemikiran ideologi baru dan pemaksaan ideologi tersebut sudah sangat meresahkan dikalangan masyarakat.

Sebagaian masyarakat ada yang dininabobokan dengan pemahaman ideologi baru dengan berdalih menjalankan ajaran agama namun itu menjadi bentuk perlawanan terhadap masyarakat yang masih setia terhadap ideologi Pancasila.

Pertikaian yang terjadi bukan lagi sekedar pilihan politik untuk mengusung siapa calon pemimpin negara tapi sudah menjadi konflik horisontal antar masyarakat yang ingin ideologi baru dengan masyarakat yang sudah merasa nyaman dengan ideologi Pancasila.

Pemerintah harus mulai mengambil tindakkan tegas, jangan karena kelompok anti Pancasila berlindung dibalik dakwah agama, Pemerintah seperti terlihat gamang untuk bertindak. Jangan sampai banyaknya pembangunan yang sudah dilakukan menjadi sia-sia bila nantinya kelompok radikal menjadi lebih besar yang bisa mengakibatkan NKRI hanya tinggal memori sejarah.

Baca: Kader PKS dan Media Radikal Serang Jokowi

Orde Baru memang sangat represif tapi ketegasan Orde Baru menindak kelompok radikal yang ingin merubah ideologi negara patut diapresiasi. Meski 32 tahun kelompok radikal Islam tidak diberi panggung toh umat Islam masih tetap mayoritas dan masih memiliki jati diri sebagai agama Rahmatan Lil ‘alamin. Piye Pak Dhe, tak tunggu gebukanmu lagi. (SFA)

Sumber: Akun Facebook Rizal Iqbal

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
%d bloggers like this: