Nasional

Rais Syuriah PBNU: WNI Non Muslim Punya Hak Berpolitik

Senin, 10 Oktober 2016,

SALAFYNEWS.COM, JAKARTA – Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Ishomuddin menilai, meskipun saya bukan warga DKI yang memiliki hak politik untuk memilih gubernur, namun saya tidak habis pikir dan terus terinspirasi oleh kontroversi di kalangan umat Islam mengenai statemen dan sepak terjang Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama, yang populer dipanggil Ahok, yang kebetulan beretnis China dan non muslim itu. Ahok beretnis China jelas bukan pilihannya dan agama yang dianutnya mungkin pilihannya atau diwariskan dari kedua orang tuanya. (Baca: Inilah Ciri-ciri Kelompok yang Suka Mengkafirkan dimata Sahabat Nabi)

Saya menulis ini sekedar sebagai catatan saya dan ingin berbagi informasi sekedarnya saja, bukan untuk mendukung Ahok dan saya pun tidak berwenang untuk menghalangi hak politiknya berkompetisi kembali memimpin DKI Jakarta.

Karena, sebagai WNI saya tahu persis bahwa konstitusi kita, UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Ini berarti jelaslah bahwa warga negara Indonesia dari etnis dan penganut agama apapun yang diakui di Indonesia selama memenuhi syarat-syarat sesuai peraturan yang berlaku memiliki hak politik untuk dipilih dan memilih. Sehingga, hak-hak politiknya tidak boleh dihalangi oleh siapa pun dari warga bangsa ini, meskipun dengan alasan perbedaan agama dan keyakinan atau perbedaan etnis. Hak politiknya sebagai warga negara Indonesia tidak boleh dihapuskan karena alasan agama, seperti muslim atau non muslim.

Artinya, di negara ini bukan hanya umat Islam yang boleh berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah, pilgub atau pemilihan presiden, misalnya, tetapi non muslim pun berhak untuk duduk di pemerintahan, baik eksekutif, legislatif atau yudikatif. Berarti cukup jelas pula bahwa konstitusi kita menjamin terwujudnya keadilan dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara RI. (Baca: Yusuf Muhammad: Gara-gara Ahok Surat Al-Ma’idah Ayat 51 Jadi Terkenal : Video)

Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi setiap umat Islam atau selainnya menghalangi hak-hak politik bagi warga negara Indonesia baik muslim maupun non muslim dan demikian pula sebaliknya, meskipun berasal dari etnis yang berbeda-beda.

Persoalan kemudian dalam kompetisi menyediakan peluang kepada muslim maupun non muslim agar bisa dipilih untuk posisi tertentu dalam jabatan di pemerintahan adalah persoalan yang di dalamnya ada kebebasan memilih sesuai hati nuraninya.

Para pemilih muslim dengan kebebasan penuh boleh menentukan dukungan atau pilihan kepada calon pemimpin muslim atau non muslim jika ia meyakini bahwa ia lebih maslahat, amanah dan tepat untuk jabatan itu.

Saya paham juga bahwa ada sebagian muslim yang melarang atau mengharamkan memilih non muslim dengan menggunakan ayat-ayat suci al-Qur’an untuk mendukung dan memilih saudaranya sesama muslim, karena dalam pandangannya bahwa hal tersebut bukan saja masalah politik tetapi juga menyangkut akidah.

Sebagian kaum muslim yang lain lagi menyayangkan penggunaan ayat-ayat suci al-Qur’an untuk berkampanye mendukung calon muslim tertentu atau untuk menolak memilih calon non muslim. Alasannya antara lain karena berarti telah menodai kesucian agama dengan mempolitisirnya, merupakan hal yang sangat sensitif yang berpotensi membuka peluang konflik antar umat beragama atau seagama karena interpretasi yang berbeda, dan menafsirkan atau menerapkan teks-teks suci dengan tanpa ilmu seperti penafsiran teks yang terlepas bebas dari konteks aslinya dan sebagainya. (Baca: Denny Siregar Membela Ahok)

Dalam konteks perpolitikan di Indonesia, yang amat penting harus dijaga adalah keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa. Jabatan politik yang sedang dan selalu ramai diperebutkan itu nilainya sangatlah kecil dibandingkan dengan arti penting persaudaraan antar umat manusia pada bangsa ini.

Karenanya, tidak bisa dibenarkan adanya sikap saling fitnah atau black campaign demi kesuksesan meraih jabatan yang hanya untuk sementara waktu. Setiap calon pemimpin atau para pendukungnya harus mengedepankan kearifan, kesantunan dan kehati-hatian dalam setiap ucapan dan tindakan agar tidak menimbulkan gejolak konflik dan menyulut api kemarahan.

Bagaimanapun, Indonesia ini adalah wadah besar untuk hidup bersama secara damai dan harmonis dari beragam manusia yang amat banyak perbedaannya, baik agama, suku, bahasa dan asal-usulnya.

Konstitusi kita pun telah berkeadilan dengan memberikan kepada muslim dan non muslim sebagai warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini relevan juga dengan peristiwa-peristiwa bersejarah dari umat Islam berabad-abad yang lalu, di mana pintu hak politik bagi non muslim tidaklah ditutup rapat dan tidaklah mutlak haram sama sekali.

Pada masa khalifah Mu’awiyah telah diangkat sebagai bendahara seorang pendeta Kristen dari Damaskus yaitu pendeta John. Sejarah mencatat bahwa di bawah kekuasaan sultan Buwayhiyah, menteri luar negeri, menteri pertahanan, serta menteri keuangannya sering kali adalah orang Kristen. Di bawah kekuasaan khalifah ‘Abbasiyah ke-16 al-Mu’tadhid, seorang Kristen taat bernama ‘Umar bin Yusuf, diangkat sebagai gubernur Provinsi al-Anbar, Irak. Nashr bin Harun, juga seorang Kristen, bahkan dipercaya menjadi perdana menteri di masa ‘Adud ad-Daulah (949-982M), penguasa terbesar Dinasti Buyid di Iran. Di bidang militer, tentara Muslim lebih dari sekali dipimpin oleh seorang jenderal Kristen; contohnya seperti pada masa khalifah ‘Abbasiyah ke-15 al-Mu’tamid dan Khalifah ke-18 al-Muqtadir komando dipercayakan kepada perwira militer Kristen.

Kalau jaman Khilafah saja tidak tertutup pintu bagi non-Muslim yang cakap dan handal serta jujur untuk bisa berkiprah, apalagi untuk NKRI Indonesia di abad 21 ini. Imam al Mawardi sudah menjelaskan dalam kitabnya al-Ahkam al-Sulthaniyah, bahwa dalam hal kekuasaan pemerintahan berada di tangan kepala negara, dimana kedudukan para menteri hanya sebagai pembantu kepala negara dan sebagai pegawai/pejabat tinggi negara/pemerintah, yang dalam kajian siyasah syar’iyah disebut “wizaratut tanfidz” dibenarkan adanya anggota kabinet atau menteri dari non muslim. (SFA)

Sumber: Akun Facebook Ahmad Ishomuddin

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SalafyNews Media Islam Terpercaya, Dan Anti HOAX

Media yang Menjelaskan Tentang Cinta Tanah Air dan Bangsa

Gabung di FP FB Salafy News

Copyright © SALAFY NEWS 2015

To Top
%d bloggers like this: