Internasional

PTUN Mesir Tolak Banding Pemerintah dalam Kasus Pulau Tiran dan Sanafir

Rabu, 18 Januari 2017 – 11.15 Wib,

SALAFYNEWS.COM, MESIR – Pengadilan Tinggi Mesir yang diketuai oleh Ahmad Syadli pada hari senin (16/01) memutuskan untuk menolak banding dari pemerintah Mesir dalam keputusan pembatalan kesepakatan demarkasi perbatasan antara Mesir dengan Arab Saudi dan memutuskan kedua pulau yakni Tiran dan Sanafir sebagai bagian dari Mesir. (Baca: Arab Saudi Ancam Mesir)

Dengan keluarnya keputusan ini, Pengadilan Tinggi Mesir telah memutuskan berbagai pertimbangan, terutama masalah kedaulatan. Pengadilan menyimpulkan bahwa keputusan pemerintah Mesir bersifat administratif dan tidak berdaulat, selain itu revolusi yang berturut-turut di Mesir membenarkan bahwa kedaulatan adalah milik rakyat, sehingga Pengadilan Tinggi ini menolak sengketa ini untuk diteruskan ke Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Mesir mengatakan bahwa “Mesir bukanlah titik dalam peta alam semesta atau garis yang ditarik oleh seorang kaligrafer, tetapi Mesir adalah sebuah negara yang besar dan peradaban yang tertua, dan tentara Mesir yang baru maupun yang lama tidak akan pernah menduduki wilayah yang bukan miliknya, dimana hal ini telah terbukti dan melekat di hati nurani bangsa Mesir. Saat ini kedaulatan Mesir dipatahkan oleh sengketa dua pulau, dan karena pemerintah tidak bisa memberikan dokumen yang bisa membuktikan bahwa dua pulau tersebut milik Saudi, oleh karenanya pengadilan memutuskan untuk menolak banding yang diajukan pemerintah Mesir”. (Baca: Penulis Mesir; Saudi Beli Tiran dan Sanafir Untuk Praktek Prostitusi)

Dan sesaat setelah keputusan ini dbacakan, sontak terdengar suara sorak sorai dan suka cita yang begitu keras dari para hadirin yang berada di ruang sidang menyambut keputusan ini, mereka juga mengibarkan bendera Mesir dan meneriakkan “negaraku..negaraku” dan “hidup keadilan” dan “pengadilan yang mulia” serta “dewan negara adalah benteng penting bagi kebebasan rakyat”, seperti dilansir oleh kantor berita Almaalomah (16/01).

Di sisi lain, disekitar Dewan Negara terlihat dijaga dengan ketat dan blokade keamanan terus dilakukan selama sidang Tiran dan Sanafir ini. Pasukan Keamanan Pusat juga berjaga-jaga mengelilingi kantor Dewan, selain itu pasukan khususpun dikerahkan di jalan-jalan di sekitar pengadilan, dan semua wartawan media juga dilarang masuk. (Baca: Bersitegang dengan Saudi, Menteri Perminyakan Mesir Dekati Iran)

Sebelumnya, Mahkamah Pengadilan Administratif pada bulan juni 2016 lalu telah mengeluarkan keputusan tentang pembatalan dan ketidakbsahan kesepakatan demarkasi perbatasan mesir dengan Arab Saudi yang menyangkut pulau Tiran dan Sanafir, namun badan litigasi negara yakni badan yang mewakili pemerintah menentang keputusan pembatalan ini dan mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan badan litigasi ini mengajukan dua keberatan untuk menghentikan putusan pembatalan ini. (SFA)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
%d bloggers like this: