Fokus

‘PNS yang Terlibat Ormas Anti-Pancasila, Mundur atau Sadar’

Senin, 24 Juli 2017 – 14.30 Wib,

SALAFYNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menugaskan setiap kepala daerah untuk mengukur kadar keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil yang terindikasi menjadi anggota atau simpatisan organisasi antipancasila. (Baca: Menristekdikti Akan Kumpulkan Seluruh Rektor Bahas Dosen yang Gabung HTI)

Menurut Tjahjo, pihaknya punya wewenang mengambil tindakan tegas berupa dorongan untuk mundur bagi ASN yang terlibat ormas antipancasila, terutama mereka yang masuk kategori sulit untuk disadarkan. Sementara, bagi ASN yang dapat disadarkan maka langkah pemecatan tidak akan dilakukan.

“Tugas PNS itu adalah tiap hari dia menggerakkan, mengorganisir kelompok-kelompok kecil sampai masyarakat, menyusun perda, kebijakan daerah, maupun peraturan kementerian. (PNS) harus mengimplementasikan pancasila,” kata Tjahjo di Institut Pendidikan Dalam Negeri, Jatinangor, Minggu (23/7) dalam keterangan tertulisnya. (Baca: HTI, ISIS, Wahabi Meretas NKRI)

Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu juga meminta ASN untuk berani bersikap menghadapi ormas atau individu yang anti-pancasila. Sebab, kata Tjahjo, ASN juga bertanggung jawab menjaga agar tidak ada paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

“Sebagai bagian dari tugas PNS untuk mengorganisir dan menggerakkan masyarakat di berbagai lingkungan dan tingkatan, secara terus menerus harus memberikan pemahaman terkait ideologi negara Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI,” katanya.

Pada kesempatan lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Asman Abnur menyatakan tengah mencari dasar hukum pendisiplinan ASN pengikut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Upaya itu dilakukan setelah pemerintah menerbitkan Perppu ormas dan resmi membubarkan HTI serta menutup situs resminya. (Baca: Video Gus Sholah Semprot HTI, Mendirikan Khilafah Akan Hancurkan Negara)

“Jadi saya cari pasal yang melarang itu sekaligus undang-undangnya. Nanti kalau pasal menyatakan jelas, pasti ada sanksi,” tutur Asman di Kompleks Istana Kepresidenan. (SFA)

Sumber: Cnn Indonesia

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
%d bloggers like this: