Headline News

Pengadilan Irak Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Wakil Presiden Kurdistan

Jum’at, 20 Oktober 2017 – 19.15 Wib,

SALAFYNEWS.COM, BAGHDAD – Pengadilan Irak mengeluarkan surat perintah penangkapan wakil Presiden Kurdistan (KRG), yang menuduhnya melakukan provokasi melawan Angkatan Bersenjata Irak , yang berhasil mengambil alih provinsi Kirkuk.

Baca: Referendum Kemerdekaan Kurdistan Siasat Busuk Terbaru AS-Israel di Timteng

Pengadilan Investigasi Rusafa, Baghdad, Kamis (19/10/2017), memerintahkan penangkapan Kosrat Rasul yang menyatakan pada tentara Irak dan polisi federal sebagai “pasukan pendudukan” dalam sebuah pernyataan pada sehari sebelumnya.

Dalam pernyataannya, wakil Presiden Persatuan Patriotik Kurdistan (PUK), salah satu dari dua partai utama Kurdi di samping Partai Demokratik Kurdistan (KDP), juga telah mengkritik kelompoknya karena tidak melakukan perlawanan terhadap Pasukan Irak ketika masuk Kirkuk pada hari Senin.

Pengadilan tersebut mengumumkan bahwa pihaknya “menganggap komentar ini sebagai provokasi terhadap angkatan bersenjata, berdasarkan Pasal 226 hukum pidana,” suatu pelanggaran, yang dapat menyebabkan hukuman penjara sampai tujuh tahun atau denda, kata juru bicara pengadilan.

Rasul memasuki Kirkuk dengan para pejuang Peshmerga pada hari Minggu, namun mundur dari kota utara yang kaya minyak tanpa perlawanan.

Baca: Amerika Kirim Pasukan Militer ke Kurdistan

Pengunduran tersebut terjadi setelah Kurdi menyerahkan posisi mereka di provinsi Nineveh kepada pasukan Irak setelah menjalani operasi 48 jam terhadap pasukan Kurdi di daerah yang disengketakan.

Pemimpin Kurdi telah lama mendambakan Kirkuk, yang menampung sekitar 10 persen cadangan minyak Irak, untuk waktu yang lama dan menggambarkannya sebagai bagian dari wilayah mereka, meskipun dua pertiga penduduk kota itu bukan orang Kurdi.

Kirkuk adalah ibu kota provinsi dengan nama yang sama, bukan salah satu dari tiga provinsi yang telah membentuk daerah semi otonomi Kurdistan sejak tahun 2003. Namun, militan Kurdi memanfaatkan kevakuman pasukan pemerintah karena sedang fokus berperang melawan teroris ISIS, untuk menyalip kota.

Menteri luar negeri Kurdistan (KRG) mengatakan bahwa wilayah tersebut tidak pernah mencari perang dengan pemerintah pusat.

Baca: Konflik Geopolitik Timur Tengah Memanas, Harga Minyak Dunia Menguat

Perkembangan tersebut terjadi selama beberapa minggu akibat ketegangan antara Baghdad dan Pemerintah Daerah Kurdistan atas sebuah referendum kemerdekaan yang sangat kontroversial yang diadakan pada tanggal 25 September dalam pembangkangan terbuka terhadap pemerintah pusat di Baghdad.

Setelah pemungutan suara, Baghdad memberlakukan larangan penerbangan internasional langsung ke wilayah Kurdi dan meminta penghentian penjualan minyak mentah.

Pekan lalu, pengadilan Irak juga mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk tiga pejabat senior Kurdi, yang diduga berada di balik plebisit yang diperebutkan, yang juga mendapat tentangan keras dari negara-negara regional, termasuk Iran dan Turki. Mahkamah Agung Irak telah memutuskan referendum inkonstitusional. (SFA)

Sumber: PTV

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
%d bloggers like this: