Fokus

Pasca UGM, Atma Jaya Yogyakarta Juga Kecam Hak Angket DPR

Kamis, 13 Juli 2017 – 08.31 Wib,

SALAFYNEWS.COM, YOGYAKARTA – Suara penolakan terhadap keberadaan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPR kembali bergema dari dunia kampus di Yogyakarta. Setelah “kampus rakyat” Universitas Gadjah Mada (UGM), giliran para akademisi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) yang mengecam kiprah Pansus tersebut. (Baca: Lelucon Terbaru Pansus Hak Angket KPK Temui Napi Koruptor di Lapas Sukamiskin)

Dosen Fakultas Hukum UAJY Dr Riawan Tjandra mengatakan bahwa Pansus Hak Angket KPK sudah salah dalam memahami filosofi, subjek, objek, dan pemaknaan terhadap pemberantasan korupsi.

“Saya menyampaikan rasa duka cita atas matinya intelektualitas dan kejujuran akademik,” ujarnya di ruang diskusi Gedung Santo Thomas Aquinas UAJY, Rabu (12/7) petang.

Pernyataan itu disampaikan Riawan mewakili 163 dosen UAJY yang menandatangani dukungan penolakan hak angket DPR. Menurutnya, pernyataan para akademisi di DPR yang mendukung keberadaan Pansus Hak Angket KPK telah mereduksi kebenaran akademis, sekaligus tidak berpihak kepada upaya pemberantasan korupsi. (Baca: CNN Sebut Fahri Hamzah ‘Koboi Parlemen’ yang Tak Punya Partai)

Hak angket KPK tersebut kental dengan nuansa politis berkaitan dengan kasus megakorupsi eKTP. Menurutnya, sudah sewajarnya publik, termasuk akademisi mendukung penolakan hak angket KPK dan bisa menjadi panutan publik.

“Sejak awal, hak angket KPK dan keberadaan Pansus sudah salah. Saya pastikan akademisi Atma Jaya Yogyakarta tidak ada yang terlibat mendukung pansus hak angket KPK,” tegasnya.

Didampingi dosen Fakultas Hukum UAJY lainnya, J Widijantoro dan Dr Al Wisnubroto serta koordinator gerakan Dr Lukas S Ispandriarno, dibacakan pernyataan para dosen UAJY, bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang terjadi secara sistematis dan meluas serta menimbulkan efek kerugian negara dan menyengsarakan rakyat.

Korupsi juga memberikan dampak buruk terhadap kehidupan demokrasi, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan umum negara, dan memecah persatuan bangsa, bunyi pernyataan tersebut. (Baca: Anggota Komisi 1 DPR Sebut Muhammad Syafii Gerindra Tak Pantas Pimpin Pansus RUU Terorisme)

Mengikuti perkembangan Pansus Hak Angket KPK dan didorong oleh semangat penegakan hukum dan keadilan, akademisi UAJY bersikap menolak keberadaan Pansus karena telah mengabaikan kecerdasan publik. Pansus telah mengubah maksud norma hukum bentukannya sendiri mengenai subyek dan obyek dalam pelaksanaan angket sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD).

Pansus Hak Angket muncul seolah dipaksakan, saat KPK sedang melakukan proses penegakan hukum sehingga menimbulkan kesan “menggeser” penegakan hukum ke ranah politik. Dengan kata lain Pansus berada dalam konflik kepentingan karena pembentukannya tidak lepas dari kasus korupsi KTP elektronik.

Disebutkan juga bahwa secara kasat mata, Pansus telah mengganggu berjalannya proses penegakan hukum yang sudah dimulai KPK. Termasuk munculnya ancaman sebagian anggota DPR yang akan menihilkan anggaran bagi KPK dan Polri dalam RAPBN 2018, jelas merupakan sebuah opini yang lahir dari sebuah kesesatan berpikir dan kesalahan fatal terhadap makna kewenangan penganggaran (budgeting) bagi parlemen.

“Dengan demikian, civitas akademika UAJY mendesak agar Pansus Hak Angket KPK dihentikan. Selain itu, Presiden sebagai Kepala Negara harus tegas melaksanakan penegakan hukum dengan membentuk tim terpadu, bersama KPK, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung untuk melakukan investigasi indikasi fraud (penyelewengan) dalam kategori political deviance (pembangkangan politik), melalui penggunaan wewenang pembentukan Panitia Angket,” bunyi pernyataan itu.

Pimpinan partai politik pendukung Pansus yang masih memiliki komitmen pada pemberantasan korupsi harus segera menarik kader-kadernya dari Pansus.

Dikatakan Dr Al Wisnubroto, Presiden Jokowi perlu segera membentuk tim untuk mengusut kerja Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK. Hal ini berkaitan dengan dugaan adanya modus yang bermuara pada pelemahan KPK.

“Ini dorongan kepada Presiden Jokowi sebagai kepala negara, bukan sekedar eksekutif, untuk menegaskan komitmennya pada penegakan hukum,” ujar Wisnubroto.

Menurutnya, motif hak angket KPK disinyalir sebagai upaya menutupi tindakan korup. Sedang Lukas S Ispandriarno menyatakan, civitas UAJY segera akan berkirim surat berisi dukungan penolakan hak angket terhadap KPK ke sejumlah lembaga negara, termsuk juga Presiden RI. “Kami juga sudah menjalin komunikasi dengan personil KPK untuk bisa berbicara secara langsung,” terangnya. (SFA)

Sumber: BeritaSatu

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
%d bloggers like this: