Fokus

Novel Buka-bukaan Kasus E-KTP dan Kenapa Miryam Ngotot Cabut BAP

Jum’at, 31 Maret 2017 – 10.08 Wib,

SALAFYNEWS.COM, JAKARTA – Dalam persidangan kasus Korupsi E-KTP, penyidik senior KPK Novel Baswedan buka-bukaan saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta. Novel bicara soal tudingan ancaman, rekaman sadapan hingga aliran uang di DPR. (Baca: Denny siregar: Kasus E-KTP dan kuatnya mantra Ahok)

Novel menjelaskan tentang tudingan ancaman ‘penangkapan’ yang disampaikan Miryam S Haryani. Novel menyebut KPK memiliki sadapan terkait komunikasi Miryam anggota Fraksi Hanura DPR yang berbicara mengenai uang.

“Soal tadi yang disampaikan diancam ditangkap dari 2010. Saya sampaikan saya tunjukkan adanya transkrip yang bersangkutan itu pernah dalam proses OTT (operasi tangkap tangan) tahun 2010. Tapi belum pada proses ditangkap karena itu baru seputar bukti penyadapan dan memang ada berbicara soal uang. Soal menerima uang terkait tugasnya sebagai anggota DPR,” ujar Novel dalam sidang di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2017).

Novel menegaskan rekaman sadapan akan digunakan untuk proses hukum lanjutan dalam perkara e-KTP. “Saya kira itu akan saya jadikan bukti di penyidikan selanjutnya,” lanjut Novel. (Baca: Ketua KPK Ungkap Sedang Sidik Kasus Baru Yang Jauh Lebih Besar dari E-KTP)

Sebelumnya Miryam dalam persidangan Kamis (23/3) mengaku mendapat tekanan dari Novel ketika menjalani pemeriksaan di KPK. Tekanan itu membuat dia mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) hingga akhirnya majelis hakim mengkonfrontasi Miryam dengan penyidik KPK.

“Pak Novel (Novel Baswedan) bilang ‘Bu Yani harusnya 2010, Ibu sudah saya tangkap.’ Bayangkan belum ditanyakan apa-apa sudah dibilang begitu,” kata Miryam.

Selain itu, Novel juga bicara soal pernyataan Miryam yang mengaku menerima uang terkait e-KTP. Uang yang diterima dari pejabat Kemendagri saat itu Sugiharto dilaporkan ke pimpinan Komisi II DPR, lalu dibagikan melalui kapoksi.

Meski mengaku menerima dan membagikan uang untuk kolega di Komisi II DPR, Miryam disebut Novel khawatir bila mengembalikan uang ke KPK. Miryam menunggu anggota DPR lainnya mengembalikan uang terlebih dahulu.

“Dia (Miryam) bilang ‘kalau saya kembalikan habis saya sama kawan-kawan saya di DPR.’ Ada kemungkinan penyidik ada menyita. Yang bersangkutan bilang saya tidak mau kembalikan, jadi saya tunggu DPR yang lain,” ujar Novel menceritakan pengakuan Miryam saat diperiksa KPK.

Novel Baswedan pun lantas membeberkan tentang tekanan yang diakui oleh Miryam S Haryani ketika menjalani pemeriksaan di KPK terkait kasus korupsi e-KTP. Menurut Novel, tekanan itu bukan berasal dari penyidik KPK tetapi dari pihak lain. (Baca: Denny Siregar: Kasus E-KTP dan Sangarnya Politik Ala Ahok)

“Yang bersangkutan bercerita, dia heran sebelum pemanggilan, dia sudah tahu dari rekannya di DPR. Dia pun diminta untuk tidak mengakui tentang hal-hal terkait penerimaan uang itu. Bahkan dia ditekan akan dijebloskan, tapi saya kurang paham itu dijebloskan ke mana. Dan perlu saya tekankan, dia ditekan oleh rekan di DPR RI, bukan oleh penyidik,” ujar Novel.

Novel menjelaskan saat pemeriksaan Miryam yang menulis sendiri tentang rincian pembagian uang di dalam kertas. Penyidik KPK kemudian menuangkannya di dalam BAP.

“Pada saat pemeriksaan, saksi sendiri yang menulis pokok-pokok serta rincian mengenai pembagian uang tersebut dalam kertas sebelum kita para penyidik menuangkannya dalam BAP,” ujar Novel.

Miryam pada persidangan Kamis (23/3) menyebut dirinya ‘mengarang’ menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penyidik KPK saat dirinya diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan anggota Komisi II.

“Diancam pakai kata-kata, Pak, boleh izinkan saya bicara? Jadi waktu saya dipanggil 3 orang, Novel, Pak Damanik, satu lagi lupa, saya baru duduk, dia sudah bilang, ‘Ibu tahun 2010 itu mestinya sudah saya tangkap’,” ujar Miryam yang di persidangan menangis.

Dengan alasan tekanan itu, Miryam membeberkan keterangan yang belakangan diralat. Miryam membantah pernah menerima dan membagi-bagikan duit terkait proyek e-KTP.

“Saya minta saya cabut semua karena saya dalam posisi tertekan,” sambung Miryam.

Tapi ralat Miryam di persidangan tak diterima majelis hakim. Majelis hakim menyoroti rincinya keterangan Miryam soal bagi-bagi duit e-KTP. Hakim juga mengingatkan Miryam mengenai Pasal 22 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur ancaman pidana bagi pemberi keterangan palsu. (SFA)

Sumber: DetikNews

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
%d bloggers like this: