Artikel

Muhammad Zazuli: Jokowi-Ahok, Tonggak Perubahan Politik Indonesia

Jokowi dan Ahok
Jokowi-Ahok

JAKARTA – Tokoh pegiat medsos Muhammad Zazuli dalam akun facebooknya menulis tentang Jokowi-Ahok menjadi tonggak perubahan politik di Indonesia, berikut ulasannya:

Tidak bisa dipungkiri dan diragukan lagi bahwa kemunculan Dwi Tunggal Jokowi-Ahok adalah tonggak yang menandai momen perubahan dalam sejarah politik di Indonesia bagaikan kemunculan Soekarno-Hatta pada era kemerdekaan dulu. Kekuasaan rezim Orba selama 32 tahun telah menciptakan stigma dan citra bahwa pejabat akan selalu korup, kebal hukum, tidak peduli dengan rakyat dan hanya memikirkan kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kolega dan kelompoknya saja. Tapi dengan munculnya Jokowi-Ahok ke panggung politik nasional telah merubah dan merombak semua paradigma dan stereotipe itu.

Baca: Kisah Haru Eko Kuntadhi Saat di Mako Brimob, Ahok: Jokowi Sahabat Sejati

Jokowi mampu tampil sebagai pemimpin yang berangkat dari kelas bawah, sederhana, merakyat, tidak gila hormat dan pujian, pekerja keras, jujur, anti korupsi, pelayan rakyat dan serius membangun bangsa ini dan tidak melulu memikirkan kepentingan untuk memperkaya diri, keluarga, kroni, kolega dan kelompoknya.

Begitu juga dengan Ahok yang tampil dari kalangan kelompok minoritas, non-muslim, tegas, jujur, berani, anti korupsi, pekerja keras dan pelayan masyarakat. Karakternya yang tegas, blak-blakan, apa adanya dan terang-terangan sangat cocok untuk mendampingi dan melengkapi karakter Jokowi yang khas Jawa, low profile, tenang, kalem, ga suka ribut dan rendah hati.

Kemunculan Jokowi telah merombak paradigma bahwa untuk menjadi Presiden harus berasal dari keluarga yang kaya, berpangkat dan terhormat, punya trah penguasa, konglomerat ataupun pendiri/ketua umum partai. Hal ini kemudian menginspirasi para pejabat publik dan pejabat daerah lainnya bahwa merekapun juga bisa naik ke tangga tertinggi pemerintahan negeri ini tanpa harus menjadi konglomerat atau ketua partai terlebih dahulu. Asalkan jujur, bersih dan bekerja keras serta mau menjadi pelayan rakyat maka merekapun juga berpeluang untuk bisa meraih kehormatan yang serupa yaitu dipilih dan dipercaya oleh rakyat untuk memimpin negeri ini.

Era digital dan keterbukaan informasi di masa kini telah merubah segalanya, termasuk lanskap politik bangsa ini. Pejabat yang bersih dan berprestasi akan cepat dikenal oleh rakyat baik melalui pemberitaan media resmi ataupun hanya dari postingan/rekaman yang viral di medsos. Tidak ada lagi sensor ketat dari pemerintahan ataupun penggiringan opini dari satu pihak tertentu saja. Opini dan referensi pembanding dari sumber-sumber lain bisa dengan cepat dicari dan diketahui hari ini sehingga kemungkinan untuk melakukan penipuan dan pembodohan publik secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang menjadi suatu hal yang hampir tidak mungkin terjadi lagi.

Baca: Denny Siregar: Jokowi-Ahok Satu Paket

Kini peluang para pejabat publik di daerah yang jujur dan berprestasi untuk tampil ke permukaan menjadi semakin terbuka lebar dengan semakin banyaknya akses informasi yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Para dinasti trah penguasa akan semakin ditinggalkan jika mereka tidak bisa memberikan hasil kerja yang nyata. Apalagi orang yang berhasil menjadi “people champion” di mata publik seperti Jokowi (yang dulu tinggal di bantaran kali dan sempat digusur tiga kali) ataupun Susi Pudjiastuti (yang hanya tamatan SMP) tentu akan lebih bisa menciptakan fenomena dan dramatisasi tersendiri yang akan lebih meningkatkan reputasi, popularitas sekaligus elektabilitasnya.

Di masa yang akan datang, keturunan atau trah dinasti dari penguasa lama akan semakin kehilangan pijakannya di masyarakat dan ditinggalkan orang jika tidak berhasil membuktikan bahwa dirinya berharga dan layak untuk menjadi pemimpin bangsa. Tidak seperti jaman dulu dimana trah menjadi satu-satunya tolok ukur dan parameter penting di kalangan masyarakat yang masih bersifat feodal dan tradisional (bibit, bobot, bebet). Di masa kini hanya kompetensi dan prestasilah yang layak dijadikan ukuran dan bukan hanya semata “siapa keturunan siapa”.

Tokoh-tokoh keturunan dinasti penguasa seperti Puan Maharani (Soekarnoputri), Agus Harimurti Yudhoyono ataupun Tommy Soeharto masih harus bisa membuktikan dirinya terlebih dahulu dihadapan masyarakat sebelum bisa mengharap bahwa rakyat akan memilih dan mempercayainya sebagai pemimpin bangsa. Di sisi lain tokoh-tokoh pejabat daerah yang bersih dan berprestasi seperti Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, Tri Risma Harini, Ganjar Pranowo, Djarot Saiful Hidayat atau bahkan Susi Pudjiastuti justru akan semakin moncer dan bersinar namanya serta dilirik menjadi calon pemimpin nasional alternatif masa depan di mata rakyat.

Tidak hanya tokoh, beberapa partai politikpun akan ikut mengalami dan terbawa oleh arus perubahan dimana akan ada yang makin tenggelam dan ada pula yang akan naik ke permukaan akibat bergesernya fenomena sosial di era keterbukaan informasi ini. Apabila partai besar dan penguasa di masa lalu seperti Golkar tidak berhasil menunjukkan manfaat dan keberpihakannya pada rakyat maka secara perlahanpun dia juga akan bisa bangkrut secara politis. Jaringan serta pengaruh yang masih kuatlah yang hingga kini masih bisa membuatnya tetap bertahan.

Baca: ‘Teroris’ dan PKS Benci Jokowi, Ini Penjelasan Denny Siregar

Hal yang berbeda berlaku pada PDIP. Banyak kadernya yang bagus seperti Jokowi, Tri Risma dan Ganjar yang bisa membuat nama PDIP tetap besar dan bersinar meskipun Puan Maharani sebagai penerus dinasti partainya kurang menunjukkan prestasi yang signifikan. Tapi kekalahan PDIP di banyak daerah di Pilkada serentak lalu sudah seharusnya membuat partai ini melakukan evaluasi dan konsolidasi agar tidak menjadi partai yang besar tapi lamban, susah bergerak dan kurang sigap dalam merespon perubahan.

Partai-partai baru yang mengusung tema perubahan seperti Nasdem dan PSI justru kini memiliki harapan yang cerah. Nasdem yang mengusung kebijakan “politik tanpa mahar” telah membuktikan dirinya berhasil memenangkan banyak wilayah di Pilkada serempak kemarin. Faktor pendiri dan ketua umum partai yang sekaligus adalah pengusaha besar dan raja media juga menjadi faktor pendukung yang menentukan.

Adapun PSI yang menyasar segmen suara di kalangan anak muda dan kaum milenial juga memiliki harapan mengingat jumlah pemilih dari kalangan kalangan muda dan kaum milenial sebanyak 15-20 persen dari jumlah pemilih nasional yang sebesar 196,5 juta jiwa. Asalkan partai ini konsisten mengusung isu-isu yang sensitif dan ide-ide kebangsaan dengan tetap menjaga keberpihakan pada rakyat maka diapun akan bisa menjadi alternatif partai pilihan di masa depan.

Baca: Muhammad Zazuli Bongkar Jejak Hitam Digital Media Milik Kader PKS

Partai berbasis agama seperti PKS yang terlalu mengedepankan politik identitas, isu SARA dan sentimen agama saya yakin akan makin bangkrut dan ditinggalkan orang karena kini rakyat makin kritis, cerdas dan melek informasi. Berbagai fitnah dan hoax yang rajin disebarkan oleh para kadernya dengan dalih “perjuangan agama/jihad” justru akan semakin merugikan partai ini di masa depan.

Hal ini berbeda dengan PKB dan PPP yang meskipun sama-sama sebagai partai berbasis agama namun memiliki ciri dan warna nasionalis, rasional, kultural dan memiliki wawasan kebangsaan yang baik sehingga akan lebih diterima dan didukung oleh masyarakat kita yang masih didominasi oleh kelompok Islam tradisional/NU. PAN sendiri sebagai “partai koalisi rasa oposisi” saat ini sedang galau untuk menentukan sikap apakah akan tetap bersifat militan atau akan lebih bersikap soft dan bergabung dalam barisan yang sama dengan bersama mereka yang berasal dari kalangan Islam kultural/NU seperti PKB dan PPP.

Baca: Muhammad Zazuli: Kelompok Sakit Jiwa yang Ngebet Berkuasa

Yang paling menyedihkan adalah Ahok. Diakui ataupun tidak Ahok telah menjadi tumbal bagi perubahan paradigma dan pergeseran politik dan sosial yang sedang melanda bangsa ini. Terlepas dari kesalahan dan kekurangannya yang disengaja/disadari ataupun tidak, bagaimanapun dia telah banyak berjasa bagi warga DKI khususnya dan bagi perubahan paradigma politik bangsa ini pada umumnya.

Tapi akan selalu ada hikmah dibalik musibah (blessing in disguise) ini dimana kini masyarakat akan semakin melek dan sadar bahwa untuk memilih pemimpin publik tidak hanya berdasar sentimen primordialisme saja melainkan juga harus memikirkan masalah integritas, kompetensi dan prestasi yang seharusnya justru menjadi faktor utama dalam memilih pemimpin.

Saya bermimpi (meskipun impian ini kini terganjal oleh konstitusi dan UU Pemilu yang tidak mengijinkan narapidana dengan ancaman hukuman 5 tahun menjadi pejabat publik) bahwa Ahok bisa tampil menjadi Wakil Presiden mendampingi Jokowi. Semoga Tuhan berbaik hati dan berhasil membuka hati para legislator dan anggota dewan untuk mengoreksi dan mengubah aturan ini. Bagaimanapun bangsa ini menanggung dosa besar karena telah berlaku dzalim dan tidak adil dengan memenjarakan putra terbaik bangsa yang telah berjasa besar serta memiliki tekad dan komitmen kuat untuk menjadi penjaga harta rakyat dan pelayan masyarakat.

Sebagai penutup sekali lagi saya tidak akan ragu dengan judul tulisan ini bahwa Jokowi dan Ahok adalah tonggak perubahan politik bagi bangsa ini persis sebagaimana Dwi Tunggal Soekarno-Hatta yang muncul dan memproklamirkan kemerdekaan bangsa ini. Dan saya memiliki usul yang meskipun terdengar aneh tapi tetap masuk akal untuk menjadikan tanggal 15 Oktober saat Jokowi-Ahok dilantik sebagai pasangan Gubernur-Wakil Gubernur DKI sebagai Hari Kemenangan Rakyat karena momen itu menandai kemenangan politik rasional yang jujur, bersih dan pro rakyat mengalahkan budaya politik korup, dagang sapi, pragmatis, oportunis, arogan, munafik dan jauh dari rakyat yang telah sekian puluh tahun mengangkangi, merampok dan memandulkan negeri ini. (SFA)

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Denny Siregar: Jangan Salahkan Jokowi | SALAFY NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
%d bloggers like this: