Fokus

Menag Siap Jadi Saksi Meringankan Meiliana

Cuitan Menag
Cuitan Menag

JAKARTA – Setelah buka suara menyusul vonis penjara selama 18 bulan yang menimpa Meiliana, kini Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menegaskan dirinya bersedia menjadi saksi ahli buat meringankan terdakwa jika kasusnya diajukan ke tingkat yang lebih tinggi.

Baca: Denny Siregar: Ada HTI dan Kelompok Radikal Dibalik Kasus Meiliana

Kesediaan tersebut berawal dari permintaan Saiful Mujani, Direktur lembaga survey Saiful Mujani Research Centre, via akun Twitter-nya. “Supaya tidak dibilang intervensi sebaiknya banding saja, dan pak Menteri mungkin bisa menjadi pihak terkait atau saksi ahli yng meringankan. please pak,” tulis Saiful.

Lukman lalu menjawab “Saya bersedia bila diperlukan”.

Sebelumnya menteri agama mengeritik vonis Pengadilan Negeri Medan yang memutus keluhan Meiliana atas volume suara adzan masjif sebagai tindakan penistaan agama dan menyatakan terdakwa telah melanggar Pasal 156 a KUHP. Namun menurut Lukman, majelis hakim selayaknya ikut mempertimbangkan Pasal 1 UU Tentang Pencegahan Penyalagunaan dan atau Penodaan Agama.

Baca: Kasus Tanjung Balai, Media Radikal Serang Jokowi Dengan Isu Anti Islam dan Pro Etnis Cina

Ayat tersebut berbunyi, “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

“Hemat saya, mestinya penerapan Pasal 156 a UU 1/PNPS/1965 dalam kasus Ibu Meliana tak bisa berdiri sendiri, karena harus dikaitkan dengan konteks Pasal 1 UU tersebut,” kata Lukman kepada Okezone, Kamis (23/8).

Pendapat Lukman Gagal Yakinkan Hakim

Namun pendapat Lukman bukannya tidak pernah diungkapkan di pengadilan. Saksi ahli yang meringankan terdakwa, Rumadi Ahmad telah pula mengingatkan hakim mengenai konteks penggunaan pasal 156a KUHP tersebut.

Baca: Kerusuhan Tanjung Balai, Kau Ber-Islam Tapi Kau Kehilangan Muhammad

“Saya katakan (di pengadilan) tolong kalau menggunakan Pasal 156a KUHP agar dikaitkan dengan Pasal I PNPS 1965. Karena inti dari penodaan agama atau apa yang dimaksud dengan penodaan agama itu adanya di Pasal I. Sehingga kalau orang tidak memenuhi unsur-unsur yang ada di Pasal I PNPS 65, jangan gegabah menuduh orang melakukan penodaan agama,” ujarnya kepada DW.

Menanggapi vonis PN Medan, Kementerian Agama juga mengklaim akan menggodok aturan baru perihal pengeras suara di masjid-masjid. (SFA)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
%d bloggers like this: