Fokus

Kronologi OTT Ketua DPRD dan Kadis PU Mojokerto Jatim

Minggu, 18 Juni 2017 – 03.54 Wib,

SALAFYNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menjelaskan tentang kronologi operasi tangkap tangan (OTT) di Mojokerto, Jatim, terkait dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji pengalihan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto tahun 2017.

“Pada Jumat 16 Juni hingga Sabtu 17 Juni 2017 dini hari KPK melakukan kegiatan operasi tangkap tangan di kota Mojokerto, Jawa Timur,” kata Basaria saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (17/6/2017)

Dalam OTT itu, kata dia, KPK mengamankan enam orang di beberapa tempat di Mojokerto dan keenamnya tersebut kemudian dibawa ke gedung KPK pada Sabtu.

“Pada Jumat (16/6) sekitar pukul 23.30 WIB, tim KPK mendatangi kantor DPP PAN Kota Mojokerto dan mengamankan tiga orang, yakni Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo (PNO), Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq (UF), dan seorang yang diduga perantara berinisial H,” kata Basaria.

Selanjutnya, kata dia, pada saat yang bersamaan, tim juga bergerak untuk mengamankan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto Wiwiet Febryanto (WF) di sebuah jalan di daerah Mojokerto.

“Pada pukul 00.30 WIB, tim kemudian mengamankan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani (ABF) dan terakhir sekitar pukul 01.00 WIB tim mengamankan seorang yang diduga sebagai perantara berinisial T dikediamannya di Mojokerto,” kata Basaria.

Keenam orang itu kemudian dibawa ke Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan awal sebelum diberangkatkan ke Jakarta pada Sabtu siang.

Selanjutnya KPK menetapkan empat orang tersangka terkait kasus tersebut.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu sebagai pihak penerima Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo (PNO), Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq (UF), dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani (ABF),” kata Basaria.

Semantara sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto Wiwiet Febryanto (WF) sebagai tersangka.

Sementara dua orang perantara berinisial H dan T saat ini statusnya masih sebagai saksi.

“Penyidik mengamankan uang total Rp470 juta dari berbagai pihak. Diduga uang senilai Rp300 juta merupakan pembayaran atas total komitmen Rp500 juta dari Kadis Dinas PUPR kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto agar anggota DPRD Kota Mojokerto menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahub 2017 senilai sekitar Rp13 miliar,” kata Basaria.

Sedangkan, kata Basaria, uang senilai Rp170 juta diduga terkait komitmen setoran triwulan yang telah disepakati sebelumnya.

“Uang tersebut diamankan dari antara lain Rp140 juta ditemukan di mobil Wiwiet Febryanto (WF), Rp300 juta ditemukan di mobil perantara H, dan Rp30 juta dari tangan perantara T,” kata Basaria.

Untuk kepentingan pengamanan barang bukti, KPK melakukan penyegelan beberapa ruangan di kantor DPRD Kota Mojokerto dan Dinas PUPR Kota Mojokerto.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Wiwiet Febryanto (WF) disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sementara sebagai yang diduga penerima Purnomo (PNO), Umar Faruq (UF), dan Abdullah Fanani (ABF) disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. (SFA)

Sumber: Industry

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
%d bloggers like this: