Fokus

KPK Tangkap Tangan Bupati Jombang

Minggu, 04 Februari 2018 – 09.18 Wib,

SALAFYNEWS.COM, JOMBANG – Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah seperti cerita berseri yang tak ada habisnya. Yang terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencokok Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko.

Baca: Kronologi OTT KPK Bupati Hulu Sungai Tengah

Selain Nyono, KPK juga dikabarkan turut menangkap satu orang lagi yang diduga sebagai pemberi uang. OTT kepala daerah ini merupakan kali kedua pada 2018, setelah Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan (Kalsel) Abdul Latif yang diciduk pada 4 Januari lalu.

Sebelumnya, pada 2017, enam orang kepala daerah juga harus meratapi nasibnya karena tertangkap tangan KPK. Nyono ditangkap KPK ka rena diduga menerima seju mlah uang yang bertentangan dengan jabatan atau wewenangnya. Hanya di mana dia ditangkap, berapa jumlah nilai uang, dan ter kait apa uang tersebut, hingga tadi malam KPK belum memberikan penjelasan.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menandaskan pihaknya akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan intensif. “Setelah dibawa ke kantor tentu diperiksa dulu. Nanti maksimal dalam waktu 24 jam akan di informasikan statusnya,” kata Febri. Selain menangkap dua orang, penyidik KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti terkait OTT.

Baca: OTT, KPK Tangkap Kader PAN dan Anggota Banggar DPRD Jambi Serta Sita Uang 1 Milyar

Lagi-lagi Febri belum bisa mengungkapkan barang bukti dimaksud. “Tentu ada bukti-bukti yang kita bawa, bukti yang ada di lokasi atau bukti-bukti yang lain. Saya kira besok kita akan jelaskan karena kita akan periksa dulu secara intensif,” ujar dia. Ketua KPK Agus Rahardjo juga tidak mengungkapkan OTT Nyono terkait dengan kasus apa.

Menurut dia, KPK baru akan menjelaskan secara detail kronologis OTT tersebut Minggu ini. “Anak-anak (tim penindakan KPK) di lapangan kan masih bergerak terus, belum tuntas. Tunggu konpers (konferensi pers) besok,” kata Agus.

Nyono tadi malam langsung digelandangkeJakarta. Politi kus Partai Golkar tersebut tiba di Kantor KPK di Jalan Ku ning an Persada, Jakarta sekitar pukul 21.15 WIB. Bupati yang kembali maju pada Pilkada Jombang ini langsung diarahkan penyidik KPK ke lantai dua Gedung KPK.

Baca: KPK Resmi Tetapkan Bupati dan 4 Pejabat di Lingkungan Nganjuk Tersangka

Bersamaan dengan itu, tampak penyidik KPK juga membawa dua koper. Seorang pengurus DPD Partai Golkar Jatim Aan Ainur Rofik kepada media meminta semua pihak menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Penangkapan Nyono membuat heboh jajaran pengurus Golkar Jatim.

Minggu hari ini diagen dakan acara “Pengarahan Ketua Umum DPP Partai Golkar Air langga Hartanto untuk Pemenangan Pilkada ProvinsidanKabupaten/KotaSe-Jatim Tahun 2018” di Kantor DPD Partai Golkar Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya. Acara tersebut akan dihadiri Ketua Umum DPP Golkar Air – langga Hartarto.

Pasangan cagub Khofifah dan cawagub Emil Dardak juga akan hadir mengikuti pengarahan tersebut. OTT terhadap Nyono menegaskan bahwa kepala daerah tidak pernah jera untuk terus melakukan korupsi. Catatan paling memprihatinkan terjadi selama 2017. Tercatat ada enam kepala daerah dicokok KPK selama periode ini.

Mereka adalah Wali Kota Cilegon TB Imam Ariyadi ditangkap KPK bersama sembilan orang lainnya dalam OTT di Banten, 22 September 2017. Suap itu diduga terkait pro ses perizinan kawasan industri di Cilegon. Sepekan sebelum menciduk wali Kota Cilegon, KPK lebih dulu menangkap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. Eddy ditangkap bersama dua orang lainnya, yakni Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan dan pengusaha bernama Filipus Djap dalam OTT pada Sabtu, 16 September 2017.

Eddy diduga menerima suap Rp500 juta dari pengusaha Filipus Djap sebagai fee dari proyek pengadaan barang senilai Rp5,26 miliar. Masih pada September, yakni tanggal 13, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen diringkus KPK atas dugaan suap proyek infrastruktur.

Selain mereka, kepala da erah lain yang ditangkap KPK pada 2017 adalah Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno yang diduga menerima suap Rp5,1 miliar dari berbagai proyek, Bupati Pamekasan Achmad Syafii terkait duga an suap untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa, dan Gubernur Ridwan Mukti beserta istri ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap dari komisi proyek jalan di Bengkulu.

Peringatan Presiden

Saat melakukan kunjungan di Pondok Pesantren Salafiyah Safi’iyah Sukorejo, Kabupaten Situbundo, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingat kan kepada para kepala daerah agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, termasuk korupsi.

”Saya ingat kan kepada semuanya, baik gu bernur, bupati, wali kota, mau pun seluruh aparat agar semua nya tidak melakukan ihwal yang melanggar hukum,” kata Presiden. Berdasarkan penelusuran, OTT kepala daerah terkait dengan sejumlah persoalan di antaranya perencanaan APBD, permainan dalam pengadaan barang dan jasa, permainan perizinan, kepala daerah menyedia kan uang ketok atau suap untuk memastikan DPRD menyetujui usulan RAPBD-nya, dan memastikan rekanan kepala daerah mendapatkan proyek pemda dengan menerima sejumlah uang suap.

Pengamat politik Unair Suko Widodo menyesalkan masih ada kepala daerah yang tersangkut kasus hukum dengan KPK. “Ini menambah citra buruk kepala daerah dan pimpinan partai politik di daerah,” ujarnya tadi malam. (SFA)

Sumber: Sindo

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
%d bloggers like this: