Fokus

KPK Jebloskan Wakil Ketua Komisi V DPR Kader PKS ke Tahanan

Kamis, 20 Juli 2017 – 07.40 Wib,

SALAFYNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia ke rumah tahanan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Yudi diduga menerima suap miliaran rupiah dari pengusaha So Kok Seng alias Aseng. Yang lebih parah lagi ketika kader PKS ini gunakan Juz (Qur’an) dan Liqo Menjadi Kode Korupsi. (Baca: Ketika Kader PKS Gunakan Juz (Qur’an) dan Liqo Menjadi Kode Korupsi)

Yudi menerima uang dari Aseng diduga sebagai bentuk komitmen fee memuluskan proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara dalam program aspirasi DPR. Meskipun begitu, Yudi tak berkomunikasi langsung dengan Aseng. Keduanya berkomunikasi melalui perantara Muhammad Kurniawan, anggota DPRD Kota Bekasi yang juga kader PKS. Yudi telah ditetapkan sebagai tersangka sejak awal Februari 2017.

Menurut pantauan, Yudi keluar dari gedung KPK, Rabu (19/7) sekitar pukul 18.15 WIB dengan mengenakan seragam tahanan warna oranye. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu merasa senang KPK menahannya lantaran bisa segera diadili.

“Saya senang untuk segera diadili,” kata Yudi saat keluar dari lobi Gedung KPK, Jakarta. Yudi mengklaim namanya dicatut dalam kasus suap proyek jalan di daerah Maluku dan Maluku Utara tersebut. (Baca: KPK Benarkan Sita Uang di Kediaman Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari PKS)

“Saya sudah jelaskan kepada penyidik bahkan secara terang benderang. Siapa pencatutnya nanti dilihat di pengadilan,” tuturnya sambil masuk ke mobil tahanan.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, Yudi ditahan di Rumah Tahanan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

“YWA ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan KPK cabang Pomdam Guntur,” kata dia. (Baca: Putra A Rafiq Sebut Semua Anggota DPR Komisi VIII Terlibat Korupsi Alquran)

Dia disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (SFA/CnnIndonesia)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
%d bloggers like this: