Nasional

Jokowi Terima Para Pimred Media di Istana Negara

Senin, 30 Oktober 2017 – 19.33 Wib,

SALAFYNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima para pemimpin redaksi (Pimred) media di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/10) petang. Banyak hal yang dibicarakan dalam pertemuan ini.

Baca: Jawaban Menohok Jokowi Terkait Politisasi Isu Daya Beli Menurun

“Ada yang berbicara soal Perppu Ormas, ada yang berbicara soal daya beli, dana desa,” ungkap Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki di Istana Negara, Jakarta.

Di sela-sela pertemuan, salah satu Pimred sempat bertanya kepada Presiden Jokowi soal momentum Pilpres 2019. Fokus pertanyaannya mengenai calon wakil presiden yang akan mendampingi Presiden Jokowi nantinya di pesta demokrasi tersebut.

“Disinggung, kira-kira siapa Wapres 2019 (nanti) tapi Pak Presiden (bilang) ‘tidak usah dijawab’,” ujar Teten.

Tak hanya itu, Pimred juga sempat menyinggung soal pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden RI ke-enam yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pertemuan itu dilakukan pada Jumat (27/10).

Baca: Inilah Pukulan Telak SBY kepada Lawan Politik Jokowi

“Ada juga (Pimred yang bertanya soal pertemuan Presiden Jokowi dan SBY) tapi ya yang dibicarakan biasa saja lah. ‘SBY beliau baik-baik saja dan kelihatan pulang dari pertemuan dengan presiden ceria’,” kata Teten meniru ucapan Pimred.

Khusus soal UU Ormas yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pimred dan Presiden Jokowi melihat ada kemungkinan dilakukan revisi. Misalnya soal pasal pemidanaan penjara seumur hidup bagi seseorang yang terlibat dalam Ormas anti-Pancasila.

Meski begitu, Teten melihat keberadaan UU Ormas bisa menjawab ancaman Ormas terhadap ideologi negara, Pancasila. Termasuk memberangus kelompok komunis.

“Perppu ini kan bukan hanya menyasar kepada kelompok radikal yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila tapi juga kelompok kiri karena komunisme juga yang disasar oleh UU ini,” pungkasnya.

Perlu diketahui, pada Selasa (24/10), DPR mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil melalui rapat paripurna DPR setelah melakukan voting pada 445 anggota fraksi.

“Dengan berbagai catatan yang disampaikan berbagai fraksi yang ada maka rapat paripurna menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang,” kata pimpinan rapat Fadli Zon di Ruang Rapat Paripurna.

Baca: Denny Siregar: Orba & Kelompok Radikal Kompak Serang Jokowi dengan Isu China Vs Pribumi

Berdasar hasil voting Fraksi PDIP dengan 108, Golkar 70, PKB 32, PPP 23, NasDem 23, Hanura 15 anggota menyetujui Perppu Ormas untuk dijadikan UU. Sedangkan Fraksi Gerindra 62, PKS 24, dan PAN 35 anggota tidak menyetujui Perppu Ormas disahkan menjadi UU. (SFA)

Sumber: Merdeka

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
%d bloggers like this: