Fokus

Jika Setya Novanto Dipanggil Paksa, Pansus DPR Akan Panggil Paksa KPK

Selasa, 14 November 2017 – 14.36 Wib,

SALAFYNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan akan memanggil paksa Ketua DPR Setya Novanto yang akhir pekan lalu telah ditetapkan kedua kali sebagai tersangka dugaan kasus korupsi proyek E-KTP.

Baca: Inilah Alur KPK Tetapkan Kembali Setya Novanto Jadi Tersangka Lagi

Kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi beranggapan pemanggilan paksa juga dapat dilakukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap KPK, jika Novanto dipaksa datang memenuhi pemeriksaan.

“Kalau dia (KPK) panggil paksa, pansus juga akan panggil paksa. Kita juga punya wewenang pansus dalam hal ini,” ujar Fredrich di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (13/11).

Wacana pemanggilan paksa Novanto mencuat setelah Ketua DPR RI itu tak datang pada panggilan pemeriksaan KPK hari ini. Ia dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

Novanto tak hadir dengan alasan KPK harus mendapat izin Presiden Joko Widodo sebelum melakukan pemeriksaan. Padahal, ini merupakan pemeriksaan ketiga Novanto sebagai saksi untuk tersangka

Tak hanya itu, Novanto juga mengajukan uji materi terhadap dua pasal di Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang KPK ke MK. Kedua pasal yang diuji materi, yakni Pasal 46 ayat (1) dan (2) serta Pasal 12 UU KPK.

Baca: KPK Kembali Tetapkan Setya Novanto Jadi Tersangka Kasus E-KTP

“Kalau mereka, menyangkut kepentingan sebagai orang yang dipanggil, mereka menunggu MK. Sekarang apakah Pak Setya Novanto tidak bisa memperlakukan (KPK) dengan sikap yang sama?” ucap Fredrich.

Perwakilan KPK diketahui tak pernah hadir memenuhi undangan Pansus Hak Angket hingga panggilan ketiga pada 17 Oktober lalu. Lembaga antirasuah itu beralasan menunggu proses hukum di MK terkait uji materi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Pansus Hak Angket terhadap KPK dibentuk DPR untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan KPK. Tim itu sempat memaparkan ke publik kesimpulan sementara yang berisi dugaan pelanggaran-pelanggaran KPK.

Baca: Yusuf Muhammad: Setya Novanto Korban Jurus Mabuk KPK

Pada kesempatan sama, Fredrich juga menilai upaya KPK memeriksa Novanto terlihat dipengaruhi oleh unsur politik. Ia menuding ada pihak-pihak tertentu yang ingin menghabisi Partai Golkar pimpinan kliennya.

“Hawa politiknya sangat-sangat tinggi, ada pihak-pihak tertentu yang ingin menggemboskan baju kuning,” katanya. (SFA)

Sumber: CNN Indonesia

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
%d bloggers like this: