Fokus

Hutang Produktif Pakde Jokowi

Rabu, 09 Agustus 2017 – 11.49 Wib,

SALAFYNEWS.COM, JAKARTA – Kelompok radikal dan kelompok yang berkepentingan dalam pilpres 2019 terus saja menyerang Jokowi dengan isu soal hutang negara yang besar. Namun hutang tersebut produktif untuk pembangunan infrsatruktur. Berikut ini penjelasan soal asal usul hutang RI oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution seperti dilansir oleh Detik Finance. (Baca: Denny Siregar: Jokowi Nahkodai Kapal “NKRI” yang Telah Lama Hilang Arah)

Asal Usul Utang di Pemerintahan Jokowi Senilai Rp 3.706 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan posisi utang pemerintah yang hingga Juni 2017 mencapai Rp 3.706,52 triliun atau meningkat Rp 34,19 triliun dari posisi utang di Mei tahun ini yang sebesar Rp 3.672,33 triliun.

Darmin menegaskan, tingginya posisi utang pemerintah bukan terjadi di saat pemerintahan kabinet kerja memimpin. Melainkan, sudah terjadi sejak pemerintahan yang sebelumnya.

“Soal utang wah ini pemerintahan Jokowi utangnya banyak, eh nanti dulu, itu bukannya utang pemerintahan Jokowi lho yang Rp 3.600 triliun, waktu pemerintah Jokowi dilantik utang kita sudah Rp 2.700 triliun barang kali, saya lupa angkanya mungkin Rp 2.700 triliun,” kata Darmin di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Dengan posisi utang yang sudah mencapai sekitar Rp 2.700 triliun ini, terdapat bunga yang harus dibayarkan selama tiga tahun beserta cicilannya sekitar Rp 700 triliun. “Seandainya tidak bikin apa-apa utang kita Rp 3.400 triliun, sekarang Rp 3.600-Rp 3.700 triliun tapi kita membangun,” jelas Darmin. (Baca: Suriah Hancur Karena Isu Agama Dibenturkan dengan Pemerintah dan Kebhinekaan)

Oleh karenanya, lanjut Darmin, jangan dianggap kemudian posisi utang pemerintah yang mencapai Rp 3.706,52 triliun hanya karena di pemerintahan Jokowi saja. Sebab, sebelum pemerintah kabinet kerja menjabat posisi utang pemerintah sudah sangat besar.

Bahkan, Mantan Dirjen Pajak ini mengungkapkan, utang pemerintah yang mencapai Rp 2.700 triliun dengan bunga dan cicilannya selama tiga tahun sekitar Rp 700 triliun maka posisinya menjadi sekitar Rp 3.400 triliun jika pemerintah tidak lagi melakukan utang. “Kalau enggak bikin apa-apa pasti bunganya akan naik, jadi Rp 3.400 triliun, sekarang mau yang mana? Rp 3.400 triliun enggak bikin apa-apa, atau Rp 3.700 triliun ada pembangunan banyak,” papar dia.

Tidak hanya itu, kata Darmin, posisi utang pemerintah yang mencapai Rp 3.706,52 triliun ini juga masih relatif kecil jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Di mana, posisi utang Indonesia masih sekitar 29% terhadap PDB. (Baca: Denny Siregar dan Tendangan Maut Pakde Jokowi Hadapi Isu dan Lawan Politiknya)

Darmin mengungkapkan, keputusan pemerintahan kabinet kerja dengan mengambil utang lebih diperuntukan sektor produktif seperti bangun infrastruktur. “Kalau dibandingkan negara lain, dengan Malaysia, Thailand rasio utang terhadap PDB, kita jauh lebih rendah. Jadi mau pilih yang mana? Itu pertanyaannya mau pilih Rp 2.700 triliun tambah Rp 700 triliun enggak bikin apa-apa atau Rp 3.700 triliun memang nambah sedikit tapi bikin infrastruktur banyak,” tukas dia. (SFA)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
%d bloggers like this: