Nasional

Elit PKPI Bertikai Rebutan Kursi Pimpinan Parpol

Selasa, 30 Agustus 2016,

SALAFYNEWS.COM, JAKARTA – Pertengkaran dan rebutan kursi pimpinan parpol di negeri ini tampaknya bukan saja masih terus terjadi, tetapi kayaknya menjadi sebuah hobby dari para elite politik di era pasca-reformasi. Rebutan kursi Ketum, bukan saja terjadi dalam parpol besar seperti Golkar, tetapi juga parpol mini yang tak punya kursi di Parlemen, seperti Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI. Partai yang pernah dipimpin oleh Jenderal TNI (Pur) Sutiyoso, yang beken dengan nama panggilan Bang Yos (BY) dan kini menjadi Kepala BIN itu, kini memiliki dua Ketum Dewan Pimpinan Nasional (DPN): Mayjen TNI (Pur) Haris Sudarno (HS) dan Jenderal TNI (Pur) Hendropriyono (HP). (Baca: Prahara ‘Hitam’ Politik! Terdakwa Kasus Obor Rakyat Minta Maaf kepada Jokowi)

Kedua mantan Jenderal tersebut masing-masing mengklaim sebagai pimpinan yang sah karena mereka mengatakan telah dipilih secara aklamasi dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PKPI yang diselenggarakan dengan dihadiri wakil-wakil dari DPD seluruh Indonesia. KLB kubu HS diselenggarakan pada 24 Agustus 2016 di Hotel Cempaka, sedangkan KLB kubu HP digelar di Hotel Millenium tiga hari sesudahnya, 23 Agustus 2016. Tentu saja dalam dua KLB tersebut, masing-masing juga dihadiri para sesepuh partai dan undangan tokoh-tokoh nasional. BY misalnya hadir dalam KLB yang digelar kubu HS, sedan mantan Wapres Try Soetrisno (TS), yang notabene salah satu pendiri PKPI, hadir dan merestui KLB kubu HP.

Memang, kalau dilihat hanya dari partainya saja, pertikaian berebut Ketum itu tak terlalu punya arti. Tetapi kalau dilihat siapa-siap yang terlibat dan implikasi politik yang bisa ditimbulkan, saya kira, cerita bisa berbeda. Sebab nama-nama besar seperti HS, BY, HP, TS, dan sebagainya itu masih menduduki posisi strategis dalam perpolitikan negeri ini. Setidaknya posisi BY dan HP sangat terkait dengan Pemerintah Presiden Jokowi (PJ): BY adalah Ka-BIN, sedang HP adalah salah satu tokoh penting yang memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi dan Megawati Sukarnoputri (MS). (Baca: Saiful Huda Bongkar Politik Kotor PKS di Jawa Barat)

Karena itu, perebutan kusri ketum antara HS dan HP akan berdampak serius bagi perpolitikan nasional, khususnya terhadap Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Pertanyaan yang bisa dilontarkan adalah: 1) Apakah dampak dari perebutan tersebut terhadap BY, yang diklaim memihak HS. Apalagi jika dikaitkan dengan rumor soal pergantian Ka-BIN baru-baru ini; 2) Sejauh mana Pemerintah Presiden Jokowi akan bersikap dalam pertarungan ini, khususnya peran Menkumham dalam menentukan siapa yang sah menjadi Ketum. Apakah Menkumham akan terlibat secara intensif seperti dalam kasus yang terjadi di Golkar dan PPP, ataukah tidak; 3) Bagaimana dampak kekisruhan elit PKPI ini terhadap upaya stabilisasi dan solidifikasi Istana yang belum sembuh dari kasus Arcandra Tahar (AT) itu?.

Konflik dalam partai mini tersebut jika tidak segera diselesaikan dengan baik, dampaknya akan bisa meluas. Pemerintah Presiden Jokowi yang saat ini masih belum benar-benar stabil dan dirundung banyak masalah (APBN, Tax Amnesty, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan, dll) tidak bisa terus terusan dibebani oleh parpol-parpol pendukungnya dan para elit politik yang rebutan kekuasaan. Sayangnya, mengharapkan Presiden Jokowi untuk tidak ikut campur juga merupakan hil yang mustahal, karena para pihak yang bertengkar adalah bagian dari elite politik pendukung beliau juga!. (SFA)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SalafyNews Media Islam Terpercaya, Dan Anti HOAX

Media yang Menjelaskan Tentang Cinta Tanah Air dan Bangsa

Gabung di FP FB Salafy News

Copyright © SALAFY NEWS 2015

To Top
%d bloggers like this: