Fokus

Disebut Terima Uang Hasil Korupsi Alkes Amien Rais Dikabarkan Akan Umroh

Sabtu, 03 Juni 2017 – 18.43 Wib,

SALAFYNEWS.COM, JAKARTA – Belum lama ini, petinggi PAN Amien Rais disebut telah menerima uang hasil korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) Kementerian Kesehatan 2005 lalu. Amien Rais disebut menerima uang sebesar Rp 600 juta yang merupakan hasil korupsi pengadaan alat kesehatan oleh mantan Menteri Kesehatan Siti Fadhilah Supari. (Baca: Denny Siregar: Gaya Politik Usang Amien Rais)

Namun, Amien mengaku dirinya akan segera melakukan umroh setelah bertemu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyebutan dirinya oleh jaksa KPK dalam kasus korupsi yang dilakukan Siti, namun seluruh ketua KPK kompak tidak akan menemui Amien dalam situasi seperti ini.

“Senin mendatang, saya akan berkunjung ke kantor KPK, menjelaskan duduk perkaranya, sebelum saya berangkat umroh pada 8 Juni ini,” tuturnya di kediamannya di Gandaria, Jakarta Selatan, Jumat (2/6/2017). (Baca: Surat Terbuka Yusuf Muhammad Kepada “Badut Politik” Amien Rais)

Amien mengaku, keberangkatannya ke Tanah Suci bukanlah untuk menghindari tudingan yang kini diarahkan padanya. Bahkan, Amien mengatakan bahwa dia sama sekali tak takut meski namanya disebutkan dalam sidang kasus korupsi tersebut.

“Makanya saya ke KPK dulu Senin, sebelum berangkat umroh 8 Juni. Kalau saya dipanggil KPK padahal saya masih umroh, saya khawatir dianggap lari dari tanggung jawab,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Amien juga menjelaskan perihal uang Rp 600 juta yang masuk ke rekeningnya. Menurutnya, dia memang menerima uang pada Januari-Agustus 2007. (Baca: Yusuf Muhammad: Dagelan Politik Ala Professor Yusril dan Amein Rais)

Namun, uang tersebut merupakan bantuan untuk operasional dari mantan Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir. Rencana Amien untuk menemui Ketua KPK ini sepertinya akan gagal. Pasalnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah memastikan bahwa para petinggi KPK tak akan menemui Amien Rais.

“Pimpinan KPK sangat menghindari pertemuan dengan pihak yang terkait dengan perkara. Kalau ingin melaporkan atau memberi informasi indikasi tindak pidana korupsi, bisa disampaikan di bagian Pengaduan Masyarakat/Dumas KPK,” tutur Febri.

Penolakan ini merupakan cara untuk menjaga independensi sehingga membatasi pertemuan dan komunikasi dengan pihak yang diduga terkait dengan perkara hukum yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (SFA)

Sumber: Surat Kabar

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
%d bloggers like this: