Asia

Di Malaysia, Sebar Hoaks & Fake News Dipenjara 6 Tahun dan Denda Rp 1,7 Milyar

UU Malaysia

Rabu, 04 April 2018 – 08.50 Wib,

MALAYSIA – Pemerintah Malaysia resmi memiliki (UU) undang-undang yang melarang penyebaran “fake news” (berita palsu) atau hoaks. Bagi yang melanggarnya akan dipenjara maksimal enam tahun bui dan denda hingga 500.000 ringgit atau sekitar Rp1,7 miliar.

Baca: SALUT.. Malaysia Larang 132 Warganya yang Gabung ISIS di Suriah-Irak Kembali

Hukum baru itu dibuat Malaysia setelah pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak mendapat dukungan parlemen yang meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti-Fake News 2018. Dalam draf RUU, hukuman yang diusulkan adalah penjara 10 tahun, namun yang disetujui adalah hukuman penjara maksimal enam tahun.

RUU itu disahkan menjadi UU dengan mengabaikan kritik yang mengatakan bahwa hukum baru itu bertujuan untuk mengekang perbedaan pendapat dan kebebasan berbicara menjelang pemilihan umum (pemilu).

Baca: Demi Keamanan, Polisi Malaysia Awasi dan Pantau Gerakan Zakir Naik

Pemerintah Malaysia mengatakan UU tersebut tidak akan memengaruhi kebebasan berbicara dan kasus-kasus di bawahnya akan ditangani melalui proses pengadilan independen.

“Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi publik dari penyebaran berita palsu, sementara itu memungkinkan kebebasan berbicara sebagaimana diatur di bawah konstitusi,” kata Menteri Hukum Azalina Othman Said kepada parlemen, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (3/4/2018).

Undang-undang mendefinisikan berita palsu sebagai “berita, informasi, data, dan laporan yang seluruhnya atau sebagian salah”. Materi itu mencakup fitur, visual, dan rekaman audio.

Baca: Dr Zakir Naik Ustad Wahabi Terindikasi Pendukung Al-Qaeda Dicekal di Malaysia

Hukum baru ini juga berlaku untuk publikasi digital dan publikasi media sosial berupa materi berita palsu. Sasaran dari hukum ini adalah para pelanggar atau penyebar berita palsu baik di dalam maupun di luar Malaysia, termasuk warga asing.

Pelapor Khusus PBB tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi, David Kaye, pada hari Senin mendesak pemerintah Malaysia untuk tidak terburu-buru dengan mengesahkan RUU yang diloloskan parlemen tersebut.

“Saya mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali RUU itu dan membukanya untuk pengawasan publik yang reguler dan biasa sebelum mengambil langkah lebih lanjut,” kata David Kaye melalui Twitter.

Negara-negara lain di Asia Tenggara, termasuk Singapura dan Filipina, sedang mempertimbangkan cara menangani penyebaran berita palsu. Namun, para aktivis hak asasi manusia takut bahwa undang-undang pencegah hoaks dapat digunakan untuk mematikan kebebasan berbicara. (SFA/SindoNews)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
%d bloggers like this: