Headline News

Damaskus: Kami Tolak Peran PBB untuk Zona De Eskalasi di Suriah

Selasa, 09 Mei 2017 – 10.38 Wib,

SALAFYNEWS.COM, DAMASKUS – Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Muallem mengatakan Damaskus tidak menyetujui peran PBB atau “pasukan internasional” lainnya untuk memantau pelaksanaan kesepakatan di empat zona de-eskalasi di negara Arab Suriah yang dilanda perang.

“Kami tidak menerima peran PBB atau pasukan internasional untuk memantau kesepakatan tersebut,” kata Muallem dalam sebuah konferensi pers di televisi  SANA pada hari Senin. Dia menambahkan bahwa mungkin ada peran untuk polisi militer seperti yang dikatakan Rusia, namun tidak menjelaskan apakah dia merujuk pada unit Suriah atau asing. Diplomat Suriah selanjutnya menggarisbawahi bahwa pemerintahnya akan mematuhi rencana de-eskalasi selama kelompok militan mematuhi persyaratannya.

Rusia, dengan dukungan dari Turki dan Republik Islam Iran, memperantarai kesepakatan untuk menetapkan zona de-eskalasi di daerah-daerah yang dikuasai militan di Suriah selama perundingan gencatan senjata di ibukota Kazakhstan, Astana, pekan lalu.

Rencana tersebut, mulai berlaku pada tengah malam pada hari Jumat, menyerukan penghentian permusuhan antara kelompok militan dan pasukan pemerintah Suriah. Ini mencakup provinsi barat laut Idlib, wilayah timur laut provinsi pesisir barat Latakia, wilayah barat provinsi Aleppo dan wilayah utara provinsi Hama.

Ini juga berlaku untuk daerah Rastan dan Talbiseh di provinsi Homs utara, distrik timur Ghouta di desa utara Damaskus serta bagian selatan yang dikuasai militan di sepanjang perbatasan dengan Yordania.

Muallem menekankan bahwa kelompok militan yang terlibat dalam rencana de-eskalasi harus membantu daerah yang mereka kontrol terhadap kelompok teror Takfiri, termasuk Jabhat Fateh al-Sham, dan Rusia, Turki dan Iran, sebagai penjamin kesepakatan juga harus membantu mereka mengusir kelompok Takfiri tersebut.

“Adalah tugas kelompok yang menandatangani kesepakatan gencatan senjata untuk mengusir Jabhat Nusra dari zona ini sampai daerah tersebut benar-benar menjadi de-escalated. Ini tugas penjamin untuk membantu faksi-faksi ini,” katanya.

Muallem menambahkan bahwa perundingan damai Suriah yang disponsori oleh PBB di Jenewa tidak membuat kemajuan, dan menekankan bahwa pemerintah memandang potensi “rekonsiliasi” lokal berkaitan dengan militan sebagai alternatif.

Menteri luar negeri Suriah juga menunjuk pada perubahan pendekatan pemerintah AS terhadap Suriah, dengan mengatakan, “Tampaknya Amerika Serikat, di mana (Presiden Donald) Trump mengatakan bahwa krisis Suriah telah berlangsung terlalu lama, mungkin telah sampai pada kesimpulan bahwa harus ada pemahaman dengan Rusia tentang sebuah solusi.”

Muallem juga mengatakan bahwa Damaskus mempertimbangkan penyebaran pasukan Jordania di Suriah selatan sebagai tindakan agresi, namun menambahkan bahwa Suriah tidak akan menghadapi Yordania.

Sementara itu, Rusia mengumumkan pada hari Senin bahwa pihaknya telah menyerahkan sebuah rancangan resolusi kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendukung kesepakatan pembentukan zona aman di Suriah.

“Kami mengkonfirmasi bahwa rancangan resolusi telah diperkenalkan,” juru bicara misi Rusia, Fyodor Strzhizhovsky, mengatakan di New York.

Seorang sumber di PBB mengatakan kepada kantor berita Interfax Rusia bahwa “pemungutan suara pada draft tersebut akan berlangsung mungkin pada minggu ini”. (SFA)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
%d bloggers like this: