Fokus

Anggota Komisi 1 DPR Sebut Muhammad Syafii Gerindra Tak Pantas Pimpin Pansus RUU Terorisme

Jum’at, 02 Juni 2017 – 04.41 Wib,

SALAFYNEWS.COM, JAKARTA – Terorisme semakin merajalela saat ini di Indonesia namun pihak aparat keamanan tidak bisa berbuat banyak dalam memberantas terorisme dikarenakan revisi UU Terorisme belum juga di ketok hingga saat ini oleh DPR. (Baca: Inilah Fakta Dibalik Kenapa Molornya UU Terorisme)

Salah satu Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakayat (DPR) Charles Honoris mengatakan pembahasan Revisi Undang-Undang Anti-Terorisme sangat lambat prosesnya karena dihambat oleh ideologi Ketua panitia khusus (Pansus) RUU Terorisme Muhammad Syafi’i dari Fraksi Partai Gerindra.

“Kalau bicara jujur, memang masih panjang, kalau bicara selesainya masih lama. Saya mohon maaf sebagai wakil rakyat karena DPR belum bisa memenuhi harapan publik dalam hal pembahasan RUU Terorisme sehingga terkesan agak lambat,” kata Charles di Jakarta, Kamis (1/6).

“Saya mohon maaf, karena setelah bom Kampung Melayu yang menjadi atensi publik tertuju pada pembahasan RUU Tindak Pidana Terorisme yang sedang dibahas di DPR, ada Pansus yang sudah membahas RUU Terorisme yang sudah bekerja kurang lebih setahun.” (Baca: PERHATIKAN! Inilah Modus Ngeles Para Suporter Terorisme)

Menurut dia, pansus itu dipimpin oleh orang yang menurutnya tidak layak menjadi Ketua Pansus RUU Tindak Pidana Terorisme. Buktinya, kerja-kerja pansus hingga hari ini masih tahap pembahasan dan jauh dari selesai.

“Kita lihat‎ Syafi’i yang menjadi Ketua Pansus statemen-statemennya kontraproduktif. Saya ingat dalam kunjungan pansus terorisme ke Poso, Ketua Pansusnya menyampaikan bahwa sebetulnya yang teroris di sini bukan Santoso, tapi polisi yang teroris,” jelas dia.

Bahkan, kata Charles, Syafi’i mengglorifikasi Santoso sehingga dikhawatirkan Ketua Pansus itu punya ideologi lebih dekat kepada pelaku teror dibanding ideologi sebagai Ketua Pansus yang membahas Undang-undang Tindak Pidana Terorisme.

“Tapi sudah lah itu dinamika di DPR, karena posisi pimpinan itu dilakukan oleh fraksi-fraksi dan kebetulan Fraksi Gerindra mendapat posisi ketua pansus dan sudah jadi hak fraksi tersebut untuk mengutus yang dipercaya ‎duduk sebagai ketua pansus,” katanya. (Baca: Kepala BNPT: Indonesia Seperti Suriah Jika Tidak Punya UU Terorisme yang Pas)

Kinerja pansus DPR yang seperti ini, kata anggota Fraksi PDI Perjuangan ini hanya satu dari banyak penyebab kenapa berbagai lembaga survei menempatkan DPR sebagai lembaga yang paling tidak dipercaya oleh publik saat ini.

Terpisah, Syafi’i menjelaskan Pansus Terorisme efektif bekerja pada Mei 2016 sehingga baru setahun, dan rapatnya dilakukan setiap Rabu dan Kamis. Selain itu, menurut dia dalam perkembangannya muncul formula di diskusi Pansus dan Panja, lalu pemerintah setuju disusun ulang hingga 14 kali.

“Kalau pemerintah minta waktu untuk koordinasi maka mereka bukan melambatkan namun karena memang belum ada di RUU dan mereka ingin merumuskannya,” katanya. Dia mengatakan Pansus Terorisme maraton bekerja namun karena berbagai berkembangan maka pembahasannya panjang.

Menurut dia saat ini dari 112 Daftar Inventarisir Masalah (DIM) sudah dibahas 61 dan beberapa DIM hanya tinggal masalah redaksional saja.‎ (SFA)

Sumber: Berita Satu

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
%d bloggers like this: