Fokus

Ancaman Jokowi kepada Pejabat, Jangan Macam-macam Mainkan APBN

Rabu, 24 Mei 2017, 08.34 Wib,

SALAFYNEWS.COM, BOGOR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh jajaran pimpinan kementerian/lembaga (K/L) agar tidak coba-coba memainkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pengelolaan keuangan secara baik merupakan kewajiban setiap pimpinan K/L, sebab APBN adalah uang rakyat. (Baca: Inilah Pidato Super Jokowi)

“Jangan ada yang coba-coba berani memainkan APBN, memainkan uang rakyat,” kata Presiden Jokowi saat berpidato pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2016 di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (23/5).

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Moermahadi Soerja Djanegara, secara resmi menyerahkan kepada Presiden Jokowi laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LHP LKPP Tahun 2016. BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2016. LKPP yang akan diserahkan BPK berasal dari gabungan laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) serta laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN).

Presiden Jokowi mengatakan berdasarkan hasil audit BPK, sebanyak 84 persen K/L mendapatkan opini WTP. Sedangkan lainnya mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP), dan disclaimer. (Baca: Kenapa Jokowi Tegur Aher Saat rapat Terbatas di Istana?)

K/L yang mendapat opini WDP adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI).

Sedangkan, laporan keuangan K/L yang disclaimer of opinion adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora), LPP TVRI, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Badan Ekonomi Kreatif.

“Target, tahun depan harus wajar tanpa pengecualian. Jangan ada yang disclaimer. Wajar dengan pengecualian saja tidak boleh,” kata Presiden Jokowi. Dia menyatakan, esensi dari akuntabilitas pemerintah adalah pertanggungjawaban moral dan pertanggungjawaban konstitusional terhadap rakyat. (Baca: Presiden Jokowi: Saya Tidak Mau Indonesia Dianggap Negara Ecek-ecek)

“Penggunaan APBN harus sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Kita harus memastikan rakyat benar-benar mendapatkan manfaat penggunaan APBN kita,” katanya. (SFA)

Sumber: Berita Satu

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
%d bloggers like this: